Jakarta – cahayaselatan.com
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk memberikan dukungan penuh kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyukseskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memberikan arahan itu dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, pada Rabu, 15 Juli 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi program prioritas nasional itu.
Menurut Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, dalam rapat terbatas itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan Program MBG semakin optimal dan mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
“Presiden mengarahkan agar seluruh kementerian dan lembaga terkait mendukung serta membantu BGN dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis. Sinergi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan,” kata Agustina Arumsari usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (15/7).
Arahan ini menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, BGN akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh mitra pelaksana untuk memastikan setiap tahapan program berjalan secara efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kolaborasi lintas sektor akan difokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan koordinasi pelaksanaan, pengawasan, serta penyelesaian berbagai tantangan implementasi di lapangan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Program MBG diharapkan semakin berkualitas dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
BGN menyambut baik arahan Presiden dan berkomitmen terus membangun sinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga dalam mewujudkan Program Makan Bergizi Gratis yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.(rilis)
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
Sumber: Biro Hukum dan Humas
