OKU Selatan, cahayaselatan.com –
Kepala Sekretariat Bawaslu OKU Selatan, Jailani, membagikan video dalam grup internal Bawaslu pada 3 April 2025 sebagai ungkapan terima kasih dari keluarga korban saat proses pemulangan jenazah Maria simaremare ke Bagan Batu Rokan Ilir Riau.
Namun, Doni Candra langsung merespons dengan meminta agar video tersebut dijadikan status di media sosial. “Bagi yang berkenan, tolong video tersebut dibuat status,” tulis Doni dalam pesan resminya.
Menanggapi hal ini, anggota Bawaslu OKU Selatan sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Komang Wardiasa, S.Kom., M.MT., C.Med., secara tegas membantah klaim Doni Candra. Komang menegaskan bahwa usaha pemulangan jenazah sepenuhnya merupakan inisiatif pribadinya tanpa campur tangan komisioner lain, bahkan Ketua Bawaslu.
“Dalam proses pemulangan jenazah itu tidak perlu diklaim. Saya tegaskan ini adalah usaha pribadi dan tidak melibatkan dukungan dari siapapun, termasuk ketua dan pimpinan lainnya,” tegas Komang.
Lebih lanjut, Komang menyerukan kejujuran dan integritas kepada Doni Candra, “Kita semua beragama, jadi mari berlaku jujur. Saya membantu keluarga Maria tanpa menggunakan anggaran kantor sama sekali. Jangan memperbesar masalah ini. Mohon maaf jika saya harus mengatakan demikian,” tambahnya dengan tegas.
” bahwa pemulangan jenazah tersebut merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai pimpinan Bawaslu Oku Selatan dan misi kemanusiaan atas peristiwa yang terjadi”.ujar komang
Terlihat jelas , Doni Candra berperan aktif setelah viral berita tentang dirinya kurang empati dalam kasus pemulangan jenazah,
Masyarakat OKU Selatan kini menuntut penjelasan dan klarifikasi resmi dari Doni Candra terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang mencoreng kredibilitas lembaga.
”Sangat memalukan melihat seorang Ketua Bawaslu memanfaatkan keluarga korban demi kepentingan pribadi. Kami mendesak adanya klarifikasi serius dan tindakan tegas terhadap Doni Candra,” ujar salah seorang warga OKU Selatan yang prihatin.
Situasi ini membuka ruang diskusi lebih luas mengenai etika dan moralitas pejabat publik dalam menjalankan tugasnya, sekaligus menuntut transparansi dan akuntabilitas demi menjaga kepercayaan masyarakat.(red
