Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut baik usulan Perum Bulog mengenai penyediaan beras premium untuk mendukung pelaksanaan Program MBG.
Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar menegaskan akan terus mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan Program MBG. Langkah tersebut dipilih sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah melalui pemberdayaan petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta rantai pasok pangan di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Bulog tidak akan menggantikan peran pemasok lokal, melainkan berfungsi sebagai penyangga (buffer) apabila pasokan beras di suatu wilayah tidak mencukupi atau terjadi gejolak harga.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan UMKM ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” ujar Mas Dar dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional, pada Jumat (31/7).
Mas Dar menjelaskan bahwa usulan Bulog bukan terkait beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), melainkan beras premium yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan apabila suatu daerah mengalami keterbatasan pasokan. Menurutnya, keberadaan Bulog sebagai lembaga negara memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin ketersediaan stok pangan nasional.
“Bulog memiliki fungsi sebagai stabilisator harga dan penjaga stok pangan. Karena itu kami ingin menempatkan Bulog sebagai buffer. Ketika pasokan beras lokal belum mencukupi atau ada potensi kenaikan harga akibat meningkatnya kebutuhan, Bulog dapat menjadi penyangga sehingga masyarakat tetap memperoleh harga yang wajar dan stok pangan tetap tersedia,” kata Mas Dar.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi BGN agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi daerah. Dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari lingkungan sekitar SPPG, perputaran ekonomi di tingkat desa maupun kecamatan diharapkan semakin meningkat.
“Jangan sampai keberadaan dapur MBG justru memicu gejolak harga di suatu wilayah karena menyerap pasokan yang terbatas. Karena itu kami memprioritaskan bahan pangan lokal terlebih dahulu. Jika memang terjadi kekurangan, baru Bulog hadir sebagai penyangga agar harga tetap stabil dan pasokan tetap aman,” tutupnya.(rilis)
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
